Persempit Ruang Penyebaran Hoaks, JSH Bangun Penguatan Kolaborasi Dengan ASN Pemprov Jabar

Tanggal : 26 Nov 2019 18:00 WIB | Dibaca : | Kategori : Berita

BANDUNG- Bertempat di aula Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Jalan Tamansari No. 55 Kota Bandung, Selasa (26/11) Jabar Saber Hoaks selenggarakan sosialisiasi kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan  Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setiaji, ST, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi ini sebagai wahana bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat berperan aktif dalam upaya penangkalan hoaks.

Lebih lanjut Setiaji mengatakan, berdasarkan data jika trend perkembangan hoaks hari ini sifatnya momentum – tingkat penyebaran hoaks yang berbau politik akan cenderung masif pada saat digelarnya perhelatan politik. 
Untuk itu Setiaji berpesan, agar semua pihak dapat mewaspadai potensi penyebaran hoaks jelang penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, Setiaji pun mengatakan, keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membasmi hoaks terus dilakukan. Salah satunya dengan merintis Program Sapa Warga yang salah satu fungsinya untuk mempersempit raung penyebaran ianformasi keliru di Jawa Barat.

Sosialisasi dengan tema :  Pengembangan Model Kolaborasi Dalam Penangkalan Penyebaran Hoaks itu diisi dengan sesi diskusi dan pemaparan materi oleh para praktisi di bidang terkait.

Hadi Purnama, Drs., M.Si, Ketua Harian Mafindo Chapter Bandung Raya dalam paparannya mengatakan, pengembangan model kolaborasi antar pihak strategis perlu dibangun dalam upaya membendung masifnya penyebaran virus hoaks. Sebagai negara dengan predikat tingkat literasi baca rendah, Indonesia rentan terpapar oleh maraknya informasi keliru – disinformasi, misinformasi dan malinformasi.

ASN merupakan salah satu unsur dengan tingkat penetrasi penggunaan internetnya paling tinggi. Itu salah satu data hasil survey APJII 2018. 

Dampak hoaks akan memicu kepada perpecahan, ketakutan, menurunkan reputasi, bahkan dapat membuat suatu fakta bisa jadi sulit dipercaya. Sedangkan motivasi seseorang untuk menyebarkan hoaks dilandasi oleh faktor ekonomi, ideologi, politik, kebencian atau hanya sekedar iseng belaka.

Deni Yudiawan, S.Si, MM pembicara dari Harian Pikiran Rakyat mengungkapkan, pendekatan kolaborasi dengan model pentahelix bisa dijadikan alternativ rujukan dalam upaya menekan penyebaran hoaks. Akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama mengambil peran didalamnya.

Terkait peran serta media dalam pemberantasan hoaks, Deni mengatakan hal itu telah dilakukan oleh beberapa industri media. Tercatat sebanyak sepuluh ribu jurnalis dari 51 kota yang tersebar di Indonesia telah diikut-sertakan dalam pelatihan pemeriksaan fakta (fact cheking training).

Dari data BPS tahun 2018, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat sebanyak 417.232 orang. Dalam jangka panjang, ASN sebagai salah satu mitra strategis di lingkungan pemerintah diharapkan dapat turut aktif dalam meng-empowering masyarakat untuk aktif dalam mengecek kebenaran fakta suatu berita atau informasi yang dilakukan secara mandiri.

Dalam fenomena era post truth hari ini, seseorang akan cenderung mempercayai satu informasi yang menurut keyakinannya benar dan ia cenderung mengabaikan fakta sebenarnya (confirmation bayes).

Konteksnya dalam ikhtiar pemberantasan penyebaran hoaks yang menghantui ruang kehidupan kita hari ini, bahwa menyampaikan suatu informasi yang benar adalah kewajiban yang inheren bagi setiap insan (manusia). Sebagaimana tersurat pada salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, yakni : sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. (*Depi Agung Setiawan/JSH)

Penulis : Admin

Komentar


Post Terkait