Konreg PDRB Jabalnusra 2019 Hasilkan Sejumlah Kesepakatan

Tanggal : 04 Sep 2019 17:00 WIB | Dibaca : | Kategori : Berita

KOTA CIREBON- Penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Se-Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2019 tanggal 3-5 September 2019 bertempat di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Kota Cirebon-Provinsi Jawa Barat dengan mengusung Tema “Pengembangan Ekonomi Kawasan Jabalnusra Melalui Akselerasi Digitalisasi Ekonomi” menghasilkan butir-butir Kesepakatan dan Rekomendasi.
 
Kesepakatan tersebut yaitu:
 
1. Pada pelaksanaan Konreg Jabalnusra tahun 2020 akan mengundang perwakilan BI di ibukota Provinsi se-Jabalnusra
 
2. Web Jabalnusra dikelola secara partisipatif dari sisi konten dengan admin di masing-masing BPS Provinsi se-Jabalnusra dan ditunjuk sekretariat di pusat dan liaison officer (penghubung) di masing-masing provinsi. Bappeda dan Diskominfo se-Jabalnusra berkomitmen untuk memperkaya konten Web Jabalnusra;
 
3. Mengusulkan pemutakhiran data web Jabalnusra dari Simdasi BPS
 
4. Dalam rangka mencapai data berkualitas, Bappeda Diskominfo dan BPS se-Jabalnusra bersinergi meningkatkan kualitas SDM pengelola statistik sektoral sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
 
5. Provinsi penyelenggara Konreg yang akan datang berperan sebagai sekretariat Konreg dengan tugas:
  a.Mempersiapkan rancangan evaluasi kesepakatan;
  b.Fasilitator pelaporan implementasi kesepakatan Konreg;
  c.Menyusun tema Konreg PDRB dengan memperhatikan kesepakatan tahun sebelumnya dan menyerap masukan dari provinsi lain, serta     berkonsultasi dengan BPS RI. Tema tersebut sinergis dengan tema Konreg wilayah lain dan mendukung Rencana Kerja Pemerintah     (RKP) tahun berikutnya.
 
6. Konreg Tahun 2020 akan dilaksanakan di Provinsi Banten, Konreg Tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah, serta Konreg Tahun 2022 di Provinsi Bali
 
Sementara beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari Konreg PDRB Jabalnusra 2019, yaitu:
 
1.Pemerintah daerah mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerbitkan publikasi statistik sektoral secara berkala dan terstandar
 
2.Mendorong peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis digital, yang diimplementasikan dalam kebijakan dan peraturan daerah.  (Parno)
Penulis : rep-no

Komentar


Post Terkait