Kementerian Kominfo Tekankan Bidang IKP Buat Skala Prioritas

Tanggal : 06 Aug 2019 17:26 WIB | Dibaca : | Kategori : Berita

GARUT-Direktur Tata Kelola Dan Kemitraan Publik Selamatta Sembiring menjadi salah satu pembicara pada kegiatan Forum Konsolidasi Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat di Hotel Santika, Garut (6/8/19).

Ia menegaskan pada paparannya, ia berharap ASN di Dinas Kominfo khususnya bidang IKP tahu apa yang akan dibuat di masa mendatang, sehingga bisa membuat kegiatan dan target kerja yang ideal.

"Kedua adalah mengetahui benang merah antara Dinas Kominfo dengan Humas," ujarnya.

Menurutnya ada 16 urusan dan kewenangan IKP sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dirinci dalam Surat Mendagri No. 046/218/Bangda dan 046/219/Bangda. 

Di antara urusan tersebut adalah pemantauan opini dan aspirasi publik, produksi konten informasi publik, serta penyelenggaraan humas, media dan kemitraan komunitas.

”Semua urusan kehumasan adalah urusan Kominfo bidang Informasi Komunikasi  Publik,” kata Selamatta.

Dengan banyaknya urusan IKP, Selamatta menjelaskan, daerah bisa membuat skala prioritas mana yang dipilih untuk dilaksanakan. 

"Intinya bagaimana diseminasi informasi tentang kebijakan dan kinerja pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang dipunyai," jelasnya.

Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Setiaji mengatakan, tugas Kominfo dan Humas harus sinergis. Bahkan menurutnya, ke depan humas ada di dalam naungan Kominfo, seperti yang sudah berjalan di sejumlah daerah provinsi lainnya. Jo

Penulis : rep jo

Komentar


Post Terkait

Tinggalkan Komentar :


Ketik ulang karakter dari gambar:
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

No Comments Results.