BANDUNG: Komisi DPRD Jabar yang dipimpin oleh Ketuanya, Ricky Kurniwan LC, Kamis (4/2) adakan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Jl. Tamansari 55 Bandung. Rombongan Komisi A diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Suherli dan jajaran Pejabat esselon III dan IV Diskominfo Prov. Jabar.

Pada pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Suherli memaparkan tentang evaluasi pelaksanaan kerja tahun anggaran 2009 dan menyampaikan rencana kerja pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Menurut Suherli, dari anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kominfo sebesar Rp 25,178 milliar,realisasinya mencapai Rp 21,413 atau terserap sebesar 86 %, dan sisa anggaran sebesar Rp 3,764.

Menurut Suherli, terdapatnya sisa anggaran tersebut, sebagai akibat upaya efisiensi atau penghematan Dijelaskannya, bahwa anggaran sebesar itu telah digunakan untuk pelekasanaan kerja untuk berhasilan Jawa Barat dalam bidang komunikasi dan informatika.

Mengenai rencana pembentuk Komisi Informasi Publik Provinsi, menurut suherli akan segera dilaksanakan dan harus berakhir sekitar bulan Juni 2010. Dalam tahapan pelaksanaannya, tentu melibatkan unsur DPRD dalam hal fit and propertes terhadap para calon anggota KIP (Provinsi).

Atas paparan tersebut, Ketua Komisi A menyatakan apresiasinya dan mendukung upaya diskominfo dalam membentuk komisi informasi Daerah di tingkat provinsi. Kendatipun demikian, para anggota Komisi A memberikan kritisi tentang peran Diskominfo dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komisi A menyoroti tentang lemahnya data dan informasi pada website jabarprov.go.id, khususnya untuk informasi hukum (Peraturan daerah). Komisi A meminta agar data tersebut dicukupkan sehingga menjadi bahan informasi bagi public.

Perihal pembangunan Jabar Cyber Province yang salah satunya melalui Program Inkubator, Komisi A pada prinsipnya mendukung. Dengan catatan, bahwa program tersebut harus jelas terlebih dahulu tahapan pertahunnya.

Saat ini, pembangunannya baru pada tahap ouputnya saja sedangkan outcome atau manfaatnya belum terlihat. Oleh karena itu, Komisi A mengharapkan adanya evaluasi dari Kominfo tentang manfaat program tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada dewan (Komisi A).

Pada akhir pertemuan, disepakati, agar Dinas Kominfo harus bisa lebih berperan dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada public dengan demikian, public akan mendapatkan masukan informasi yang baik dan benar. Komisi A akan senantiasa mendukung program-program Dinas Kominfo, dengan catatan harus jelas manfaatnya. (**)

Sumber : jabarprov.go.id
Penulis : admin