BANDUNG: Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dr Dudi Sudrajat Abdurahim mengundang pemangku kepentingan terkait guna membicarakan broadband economy di ruang rapat Dinas Komunikasi Informatika Jabar, Selasa (12/2). Hadir dalam dialog tersebut Anne Ahira sebagai ahli internet marketing, Bianca (Menko Ekuin bidang telematika), Sonny Budi Winarso (Manager Marketing PT Telkom Jabar), Irwan (aktivis, eks badan PBB), Yudi (Forum TIK), dan banyak lagi.

Dialog diselenggarakan guna menerima masukan, saran, dan kritik sebagai bahan Dinas Komunikasi Informatika Jabar yang diundang sebagai peserta Forum Group Discussion (FGD) bertemakan broadband economy yang akan diselenggarakan Kementerian Ekuin untuk beberapa saat ke depan. Acara diawali dengan paparan Kepala Dinas Kominfo tentang ekonomi berbasis marketing, yang kini kian marak ditemukan.

“Dari mulai jualan di media sosial hingga promosi intensif di internet. Ini fenomena baru yang tak bisa dibendung, ke depan akan makin membesar,” katanya, mengawali kegiatan. Selanjutnya, pakar internet marketing, Anne Ahira, mempresentasikan sekitar setengah jam tentang pemasaran online. Menurutnya, dalam berbagai kemajuan pesat di bidang ini, banyak hal yang rawan terjadi lagi bubble dotcom seperti pernah menimpa bisnis pionir di Indonesia pada tahun 2000-an.

“Indonesia meloncati banyak tahapan dalam bisnis e-commerce yang sedang marak belakangan. Contohnya saja, penjualan online langsung pada barang yang sulit terukur semisal pakaian dan sepatu. Di dunia nyata saja, kepuasaan konsumen akan kondisi fisik pakaian dan barang itu relatif, tingkat kepuasannya sulit tercapai,” ungkapnya. Sony Budi Winarso mengungkapkan, pengajaran internet marketing belum memasyarakat, sehingga penggunaan internet di masyarakat kebanyakan hanya untuk kepentingan konsumtif. Karena itu, dia menyarankan agar konten dari Anne Ahira bisa dibagi bersama, terutama dengan usaha kecil menengah yang terafiliasi ke Telkom.

Bianca dari Kementrian Ekuin mengungkapkan, pihaknya membutuhkan pasokan data riil di lapangan guna menyempurnakan kebijakan pemerintah terkait hal ini. “Dengan melihat dan mendengar langsung di lapangan, kami tahu kondisi sesungguhnya. Kami berkesimpulan, kebijakan sekarang masih harus disempurnakan karena peluang sekaligus tantangan ke depan ternyata lebih besar,” pungkasnya.(**)

Sumber : Liputan
Penulis : admin