KSP dan Kemkominfo Selenggarakan Sosialisasi Penerapan SDI di Jabar

Tanggal : 18 Oct 2018 14:24 WIB | Dibaca : | Kategori : Berita

BANDUNG-Acara Sosialisasi Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Statistik, Drs. H. Kiagus Denny Sofian, M.Si yang berlangsung di Ruang Rapat Ir. H. Arifin Yoesoef Lt. IV Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Jl. Tamansari No. 55 Bandung, Kamis (18/10).

Sosialisasi Penerapan SDI ini merupakan prakarsa dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI yang bertujuan untuk pemahaman dan umpan balik terhadap Rancangan Perpres SDI.

"Perpres SDI sebagai pedoman dalam mewujudkan Satu Data di daerah terutama pengelolaan Statistik Sektoral yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo. Memberikan kejelasan bagi daerah terhadap arah dan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana peran kepala daerah dan seluruh perangkatnya," katanya.

Provinsi Jawa Barat telah memiliki Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan dan Pergub No. 80 Tahun 2015 tentang Juknis Perda No. 24 Tahun 2012. Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang perangkat daerah tentunya akan dilakukan penyesuaian seperlunya pada Tahun 2019.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau didiskusikan oleh pemerintah terkait implementasi penerapan Perpres SDI ke depan, yaitu:

Pertama, perlu adanya penataan dan penguatan kembali terkait kelembagaan yang menangani urusan Statistik Sektoral di daerah yang pada saat ini masih bervariasi sehingga menyulitkan komunikasi dan koordinasi.

Kedua, belum adanya penyerahan aset P3D (Personalia, Pendanaan, Prasarana Sarana, dan Dokumen) dari Bappeda ke Dinas Kominfo.

Ketiga, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan berlatar belakang pendidikan Statistik di daerah.

Keempat, segera dibuatkan peraturan turunan dari Perpres SDI baik berbentuk Permen/Perka tentang Jukrak dan Juknis mekanisme kerja satu data.

Kelima, sistem dan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah harus disosialiasikan dan pembekalan dalam bentuk Bimtek ke seluruh daerah, termasuk mengintegrasikan aplikasi yang telah dibangun oleh daerah.

Terakhir, menyikapi permasalahan yang dialami daerah perlu dilakukan komunikasi intensif antara Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan BPS.

Penulis : Admin

Komentar


Post Terkait

Tinggalkan Komentar :


Ketik ulang karakter dari gambar:
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

No Comments Results.