Diskominfo Gelar Rakor Untuk Tentukan Peran Persandian dan KAMI di Daerah

Tanggal : 10 Oct 2018 12:33 WIB | Dibaca : | Kategori : Berita

BANDUNG-Dalam rangka menguatkan pemahaman tentang kelembagaan dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Bidang Persandian dan Keamanan Informasi di tingkat Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan tema "Peran dan Kedudukan Persandian dan Keamanan Informasi di Daerah."

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sanggabuana Gedung Sate, Rabu (10/10) ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dr. Hening Widiatmoko M.A. Dalam sambutannya Hening mengatakan bahwa Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat juga pada awalnya tidak bisa menerjemahkan urusan persandian sendiri, namun dibantu langsung oleh Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), yang saat ini menjadi narasumber pada kegiatan rakor.

"Kawan-kawan narasumber dari BSSN hadir pada acara ini untuk membantu kita agar mendapatkan pencerahan tentang urusan persandian yang kini dilimpahkan urusannya kepada Pemerintah Daerah," ujarnya.

Hening juga mengatakan bahwa dari sisi kelembagaan, harus juga menyesuaikan dengan urusan persandian yang cukup besar, bukan hanya urusan radiogram, tapi mencakup urusan keamanan informasi secara keseluruhan.

"Untuk itu, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, melalui masukan dari rekan BSSN, mengusulkan agar urusan persandian dan keamanan informasi diurus oleh level eselon 3. Kami terus kawal di biro organisasi untuk meng-goal-kan usulan ini, hingga di Diskominfo Jabar saat ini menjadi salah satu Dinas yang memiliki lima bidang, dimana salah satunya adalah Bidang Persandian dan Keamanan Informasi," tambah Hening.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Jabar, Asep Saepuloh mengatakan bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan permasalahan kelembagaan, P3D, NSPK, Jaring Komunikasi Sandi, serta SDM Persandian dan Keamanan Informasi Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Acara ini ditutup dengan melakukan diskusi bersama dan diakhiri dengan membuat rekomendasi tentang penyelesaian masalah urusan persandian dan keamanan informasi di tingkat Kabupaten/Kota.

Penulis : Admin

Komentar


Post Terkait

Tinggalkan Komentar :


Ketik ulang karakter dari gambar:
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

No Comments Results.