“Peran Baru Bappeda Dalam Mekanisme Penyelenggaraan Statistik Sektoral”

Tanggal : 21 Dec 2017 15:20 WIB | Dibaca : | Kategori : Berita

BANDUNG- Desi Susanti selaku Kepala Seksi Pelayanan Data dan Sistem Informasi Diskominfo Prov. Jabar dalam Rapat Teknis Evaluasi Statistik Sektoral Tahun 2017 yang dihadiri struktural setiap Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/12).

di Kantor Diskominfo Prov. Jabar menjelaskan bahwa Perangkat Daerah bertugas sebagai produsen data, dimana data yang dikumpulkan oleh Diskominfo bersumber dari seluruh perangkat daerah. Kemudian posisi Bappeda saat ini adalah sebagai pengguna data yang dihasilkan oleh Diskominfo.

“Tentunya ini meringankan tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dimana selama ini Bappeda selain menyusun dokumen perencanaan, menganalisa data-data, juga mengumpulkan data dari OPD-OPD dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan SDM,” jelas Desi.

Dengan adanya urusan statistik sektoral ini bukan dalam artian Bappeda tidak sama sekali berperan dalam urusan data, tapi Bappeda adalah sebagai pengguna data yang kemudian mengusulkan kebutuhan data kepada Diskominfo.

“Nanti Diskominfo lah yang langsung berhubungan dengan OPD dalam penyajian data. Inilah mekanisme baru yang diemban oleh PP No 18 Tahun 2016”, Desi menambahkan.

Desi berharap kedepan dengan adanya rapat ini kasubag Perencanaan dan Pelaporan yang langsung menjadi penanggungjawab data dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan. Selain Bappeda juga ada dari Biro Pemerintahan terkait LPPD, lalu KIP, kemudian DDA yang nanti masih disusun oleh BPS.

Dalam Sosialisasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Aplikasi Satu Data Pembangunan Jawa Barat yang dihadiri struktural tiap Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat ini Desi menjelaskan bahwa selama ini proses pengumpulan data parsial, dimana ada pihak tertentu atau instansi vertikal yang butuh data bisa langsung ke dinas.

“Sehingga ke depan tidak lagi melayani banyak kebutuhan pengguna data tetapi cukup menyampaikan data-data yang diproduksi oleh Perangkat Daerah masing-masing. Data-data kemudian diinput melalui aplikasi satudata pembangunan Jawa Barat ini, karena telah diwadahi juga melalui Perda No. 24 Tahun 2012 oleh Bappeda pada awalnya dirintis,” jelas Desi.

Dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan baik OPD maupun pengguna data nantinya untuk mengakses data-data yang dibutuhkan. Kita berharap di 2017 ini indikator-indikator yang telah disampaikan melalui matriks satudata pembangunan Jawa Barat dapat diverifikasi ulang.

Penulis : Admin

Komentar


Post Terkait