Persandian Diselenggarakan Untuk Keamanan Informasi

Tanggal : 05 Sep 2017 15:56 WIB | Dibaca : | Kategori : Berita

BANDUNG-Persepsi bahwa persandian adalah kirim terima berita, itu perlu kita luruskan dan kita perbaiki bersama. Saya mengajak kepada seluruh pelaksana urusan persandian di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk memanfaatkan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang signifikan guna memperkuat dan mengembangkan urusan persandian untuk keamanan dan ketahanan informasi daerah. 

Hal demikian diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, di ruang rapat Hotel Novotel Bandung, Selasa (5/9) saat memberikan sambutannya di acara kegiatan bimbingan teknis penataan urusan persandian pasca Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di lingkungan Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. 

Lanjut Widiatmoko, saya memandang bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi harus mendukung terciptanya penyelenggaraan sistem manajamen keamanan informasi yang holistik. 

Persandian tidak hanya memberikan jaminan pada keamanan informasi berklasifikasi, namun jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan, ujarnya.

Oleh karena itu, persandian di lingkungan pemerintah daerah harus berperan dalam mendukung penyelenggaraan e-government atau penyelengaraan pemerintahan berbasis elektronik, dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai peraturan perundang-undangan, tambahnya.

Sebagai pemerintah daerah, saya menyambut baik keluarnya Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Melalui perpres tersebut  tugas fungsi keamanan informasi pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan tugas fungsi persandian lembaga sandi negara diinterasikan dan dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi negara.  

Dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut, kami meyakini dan berharap akan terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang terintegrasi dan menyeluruh di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara, jelas Widiatmoko.

Untuk mewujdukan hal terebut, sesuai peraturan kepala lembaga sandi negara nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, kita perlu melakukan perbaikan dalam 3 area yaitu tata kelola, operasional, serta pengawasan dan evaluasi, pungkas Widiatmoko.

Kegiatan Bimtek persandian ini, diikuti oleh seluruh perwakilan penanggung jawab persandian Kab/Ko dan provinsi. Diselenggarakan oleh Lembaga Persandian Negara dan berlangsung selama satu hari, Selasa (5/9).

Penulis : Admin

Komentar


Post Terkait